ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN

Abstract

Kondisi perekonomian yang naik turun menyebabkan berbagai upaya dilakukan negara untuk mendorong stabilitas perekonomian. Salah satunya dengan mendorong sektor perbankan untuk penyediaan kredit bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan mendorong daya jual dan daya beli. Dalam perbankan, kredit dipersyaratkan untuk diajukan bersama dengan jaminan untuk meminimalisir resiko. Pada status quo saat ini, terkhusus Pegawai Negeri Sipil diberikan kemudahan untuk mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). SK PNS ini bisa diajukan sebagai jaminan kredit di Bank yang bekerjasama dengan instansi PNS tersebut dalam hal rekening penggajian. Kerap menimbulkan pertanyaan, SK PNS yang sifatnya tidak bernilai ekonomis bagi pihak lain ini menimbulkan resiko ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan lepasnya status PNS seperti PHK sehingga terjadi wanprestasi dan keabsahan SK PNS itu sendiri sebagai jaminan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penggolongan SK PNS dalam perspektif hukum jaminan dan pengaturan hukumnya ketika terjadi pemberhentian yag menyebabkan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi SK PNS dalam penggolongan hukum jaminan berada di lembaga jaminan perorangan. Hal ini karena sebagai jaminan SK PNS memenuhi unsur jaminan perorangan, antara lain jaminan memiliki hubungan erat dengan debitur, jaminan tidak dapat dipindahtangankan ke debitur lain, dan ada praktek penanggungan dalam penjaminan SK PNS. Penanggungan dalam kredit SK PNS ini juga menyelesaikan pengaturan hukum terkait wanprestasi dengan jaminan SK PNS. Bank Sulselbar pada proses peninjauan berkas yang diajukan PNS melibatkan asuransi PT Bosowa Asuransi untuk mengambil alih angsuran kredit ketika terjadi pemberhentian PNS. Artinya, penjaminan kredit dengan SK PNS legal hukumnya dan tergolong dalam jaminan perorangan, serta pengaturan hukumnya jika terjadi pemberhentian ialah dengan penanggungan dari asuransi vendor bank.