ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN WAJO

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2022. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah pelaku memiliki unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo; (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hokum tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo sesuai dengan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg yakni adanya pengambilan hasil hutan secara illegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen sesuia dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan. Dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, bahwa kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus menggunakan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH- KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat. (2) Penerepan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo dimana terdakwa pencurian hasil hutan dalam hasil putusan hakim pengadilan negeri Sengkang Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg, menyebutkan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.