Abstract:
Tujuan penelitian adalah megetahui hasil penyelesaian sengketa
pemberhentian Kepala Desa samuya dalam perspektif hukum acara tata usaha
negara beserta pertimbangan hukumnya putusan PTTUNo Makassar
.127/B/2020/PTTUN.Mks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum
normatif yang menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan
perundang-undangan meliputi beberapa peraturan perundang undangan terkait
pemberhentian kepala desa serta hukum acaranya, pendekatan konseptual meliputi
teori-teori hukum terkait hukum tata negara, hukum tata usaha negara maupun
pemerintahan daerah khususnya mengenai pemberhentian kepala desa serta
pendekatan kasus yang secara faktual dialami oleh Kepala Desa Samuya itu
sendiri.
Hasil penelitian bahwasanya Kepala Desa samuya tidak dapat
diberhentikan di karena kan tampa prosedur serta mekanisme undang- undang
karena sesuai dengan Instruksi undang-undang nomor: 6 tahun 2014 tentang desa
terkait pemberhentian kepala desa kemudian diperkuat dan dipertegas kembali
dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.83 tahun 2015 tentang
pengankatan pemberhentian kepala desa serta peraturan mentri dalam negeri
nomor. 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa .
Implikasi dari hasilnya adalah dasar Putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap tersebut yaitu Bupati Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan Tetap
menjalani Keputusan Bupati nomor. 48 tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan
Pengankatan kepala desa samuya kembali tetap menjalankan Pemberhentian
sebagai mana mestinya berdasar kan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar untuk melaksanakan sesuai keputusan bupati taliabu serta
membatalkan keseluruhan Putusan Pengadilan tingkat pertama.
