HUKUM PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SAMUYA KECAMATAN TALIABU TIMUR KABUPATEN PULAU TALIABU

Abstract

Tujuan penelitian adalah megetahui hasil penyelesaian sengketa pemberhentian Kepala Desa samuya dalam perspektif hukum acara tata usaha negara beserta pertimbangan hukumnya putusan PTTUNo Makassar .127/B/2020/PTTUN.Mks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan meliputi beberapa peraturan perundang undangan terkait pemberhentian kepala desa serta hukum acaranya, pendekatan konseptual meliputi teori-teori hukum terkait hukum tata negara, hukum tata usaha negara maupun pemerintahan daerah khususnya mengenai pemberhentian kepala desa serta pendekatan kasus yang secara faktual dialami oleh Kepala Desa Samuya itu sendiri. Hasil penelitian bahwasanya Kepala Desa samuya tidak dapat diberhentikan di karena kan tampa prosedur serta mekanisme undang- undang karena sesuai dengan Instruksi undang-undang nomor: 6 tahun 2014 tentang desa terkait pemberhentian kepala desa kemudian diperkuat dan dipertegas kembali dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.83 tahun 2015 tentang pengankatan pemberhentian kepala desa serta peraturan mentri dalam negeri nomor. 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa . Implikasi dari hasilnya adalah dasar Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Bupati Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan Tetap menjalani Keputusan Bupati nomor. 48 tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengankatan kepala desa samuya kembali tetap menjalankan Pemberhentian sebagai mana mestinya berdasar kan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk melaksanakan sesuai keputusan bupati taliabu serta membatalkan keseluruhan Putusan Pengadilan tingkat pertama.