ANALISIS TERHADAP PEMECATAN ANGGOTA KEPOLISIAN MELALUI SIDANG KODE ETIK PROFESI PADA WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, artinya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauhmanakah suatu peraturan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam lingkungan Polri mengenai pemecatan anggota Polri melalui sidang Kode Etik Profesi pada wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tahun 2016-2019 telah terjadi pelanggaran dan sanksi KEPP sebanyak 75 kasus. Sedangkan dalam penjatuhan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan sanksi rekomendai Pemnberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari tahun 2016-2019 sebanyak 39 kasus PTDH.