EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK POLRI PADA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE

Abstract

Permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Apakah proses penyidikan sudah memiliki efektivitas yang tinggi, dan (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri pada Polres Parepare. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui dan menganalisa efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri pada Polres Parepare; dan 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri pada Polres Parepare. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridisempiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kota Parepare guna terpenuhinya prasyarat ilmiah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dan sampel adalah: Anggota Polri 12 orang, Penyidik Polri 8 orang, Jaksa 5 orang, Hakim 5 orang, pelaku tipikor sebanyak 10 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Parepare dalam kurung waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah hampir mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi tuntasnya penanganan kasus korupsi (P-21) sehingga untuk sementara ini Unit Tipikor Polres Parepare tidak mengalami tunggakan laporan polisi yang berkaitan laporan kasus korupsi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Unit Tipikor Polres Parepare dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu Faktor Substansi Hukum, faktor sumber daya manusia dan Struktur Hukum, faktor sulitnya menemukan alat bukti dan, masalah anggaran, sedangkan kendala eksternalnya yaitu Faktor Intervensi (politik) dan Budaya Hukum Masyarakat.