PERAN DAN STRATEGI TRANSPORTASI LAUT TERHADAP KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Abstract

Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten bahari atau kepulauan sehingga dibutuhkan layanan sarana-prasarana transportasi laut yang memadai serta terkoneksi ke seluruh pulau-pulau. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup lambat di Kabupaten Banggai Laut diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah. Membangun wilayah kepulauan salah satu diantaranya adalah dengan mengukur tingkat konektivitas transportasi laut pada wilayah tersebut, sehingga dapat dirumuskan strategi-strategi dalam rangka mengembangkan wilayah tersebut. Tujuan pertama penelitan ini adalah mengetahui peranan transportasi laut terhadap konektivitas antarwilayah di Kabupaten Banggai Laut yang dianalisis menggunakan metode indeks konektivitas. Tujuan kedua adalah merumuskan strategi pengembangan transportasi laut dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan analisis SWOT. Variabel independen yang digunakan yaitu sistem kegiatan (X1), sistem jaringan (X2), sistem pergerakan (X3), dan sistem kelembagaan (X4) dengan variabel dependen adalah peran transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Banggai Laut terdiri dari tiga klasifikasi yaitu tingkat konektivitas yang tinggi terjadi di Pulau Bokan, karena terdapat tiga titik pelayaran dari Pulau Bokan yang menuju ke satu titik tujuan. Tingkat konektivitas yang sedang terjadi di Pulau Banggai dan Pulau Bangkurung, karena terdapat enam titik pelayaran dari Pulau Banggai yang menuju ke tiga titik tujuan serta dua titik pelayaran dari Pulau Bangkurung yang menuju ke satu titik tujuan. Sedangkan tingkat konektivitas yang rendah terjadi di Pulau Labobo, sebab hanya terdapat satu titik pelayaran dari Pulau Labobo yang menuju ke satu titik tujuan. Strategistrategi yang dirumuskan untuk pengembangan transportasi laut antara lain menarik investasi swasta dan menggunakan kewenangan daerah untuk mendorong pemerintah provinsi, pusat, maupaun swasta dalam membangun sarana-prasarana transportasi laut lokal, mengembangkan jaringan/rute pelayaran, mengatasi konflik tata ruang dan transparansi pengelolaan anggaran, serta meningkatkan fasilitas dan peralatan keselamatan pelayaran.