PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLISI LALULINTAS YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA SAAT BERTUGAS

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan oleh Polisi Lalulintas di Kota Makassar dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota Polisi Lalulintas dengan pemberatan dalam Putusan Propam Polrestabes Makassar. Penganiayaan Diartikan Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka. Penganiayaan yang dilakukan anggota Polisi Lalu lintas atas dasar-dasar tertentu. Anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara motor pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi lalu lintas yang sedang ditangani oleh Propam Polrestabes Makassar yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 ke-3 dan 5 KUHP. (2) berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan pelaku. Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum,mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas struktur organisasi di Polres. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Propam Polrestabes Makassar dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis proses hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan anggota Polisi Lalu lintas.