TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian Normatifempiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) pertanggungjawaban Tindak Pidana Pornografi sering dikenal sebagai asas “geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van het materiele feit. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “geen straf zonder schuld”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana (dader straftrecht). (2) faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pornografi Faktor Situasi dan Kesempatan, Faktor Lingkungan, Faktor Kebudayaan, Faktor Ekonomi, Faktor Media, dan Faktor Kejiwaan atau Psikologi. Untuk itu dari hasil penelitian ini dapat diterapkan Undang-undang yang berlaku sebagai pegangan para Penegak hukum untuk memberantas Tindak Pidana Pornografi.