ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULSEL

Abstract

Menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sesuai dengan yang termuat didalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wawenangnya antara lain menegakkan hukum yang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui proses menggunakan hukum pidana serta dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana (ADR) dengan melalui tahap penyelidikan untuk dapat mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana kemudian setelah itu melalui tahap penyidikan untuk menemukan siapa pelaku / tersangka dan diketahui bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah antara lain adalah kurangnya kesadaran maupun pengetahuan masyarat tentang pentingnya alas hak terhadap pengakuan hak atas obyek tanah serta meningkatnya kebutuhan hidup ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan kesempatan / peluang beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah