KAJIAN KUALITAS PERMUKIMAN SUKU BAJO BERBASIS INTEGRASI KEBIJAKAN SPASIAL DAN KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus: Pulau Kabalutan di Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah)

Abstract

Penelitian yang berlokasi di Pulau Kabalutan Kabupaten Tojo Una-una ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana rencana yang tercantum pada tiga produk/ dokumen rencana tata ruang telah disusun secara terintegrasi, dan dilandasi oleh kearifan lokal Suku Bajo guna mendukung peningkatan kualitas permukimannya. Karakteristik Pulau Kabalutan adalah: (a) daratannya tergolong sempit serta berlereng dominan antara 15 hingga 25%, sehingga sulit dimanfaatkan sebagai lokasi rumah, (b) struktur tanahnya didominasi oleh batuan gamping/ karts, sehingga tanaman produktif tidak dapat tumbuh, dan (c) berdekatan dengan beberapa daratan/ gusung lainnya yang dipisahkan oleh laut dangkal, sehingga perluasan permukiman dapat dilakukan melalui reklamasi, dan meminimasi penggunaan material kayu sebagai tonggak rumah. Sedangkan karakteristik Suku Bajo adalah masih diterapkannya beberapa ritual yang tergolong supranatural serta berorientasi pada pelestarian laut yang dianggap “saudara”, sehingga tergolong kearifan lokal yang patut dilestarikan. Jenis penelitian adalah kualitatif (qualitative research) guna memahami makna dibalik data-data yang tampak secara kasat mata. Terdapat empat instrumen pengambilan data yang digunakan, yaitu observasi, pengumpulan data sekunder, wawancara terstruktur dengan menerapkan purposive sampling, kemudian dilakukan dokumentasi lapangan. Selanjutnya, diterapkan pula dua instrumen analisis, yaitu analisis deskriptif kualitatif serta distribusi frekuensi. Dari tiga variabel kualitas permukiman yang dikemukakan Yunus, H.S. (2008:288-291), hanya dua variabel yang terbukti di Kabalutan, yaitu penuaan bangunan serta densifikasi secara tidak terkendali. Satu variabel lainnya tidak terbukti yaitu penggenangan kronis oleh karena genangan air di permukiman Suku Bajo merupakan hal yang disengaja, bahkan merupakan satu dari beragam kearifan lokal Suku Bajo. Selanjutnya, berdasarkan analisis distribusi frekuensi diketahui terdapat 190 unit rumah hunian (66,43%) dari 286 unit rumah hunian di daratan serta di perairan laut mengalami taudifikasi bahkan tergolong kumuh. Sebaliknya yang mengalami taudifikasi namun belum tergolong kumuh berjumlah 96 unit (33,57%). Apabila dirinci menurut letaknya, diketahui 142 unit berada di daratan, sebaliknya 48 unit berada di perairan laut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (a) kualitas permukiman di Pulau Kabalutan tidak ditentukan oleh integrasi kebijakan spasial sebagaimana tertera didalam tiga produk/ dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una (RTRW, RZWP3K dan RDTR), tetapi lebih disebabkan oleh prakarsa Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPTPT Makassar sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 untuk melestarikan rumah tradisional guna mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau secara ekonomis, (b) kearifan lokal Suku Bajo belum menjangkau/ mewacana pada kelayakan rumah sebagai tempat tinggal khususnya di daratan, tetapi selama ini lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan hayati secara bijaksana terutama di bidang kelautan.