Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Implikasinya dalam Pengendalian Ruang di Kawasan Perkotaan Sungguminasa

Abstract

Kawasan Perkotaan Sungguminasa yang juga berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Gowa adalah salah satu kawasan perkotaan yang masuk dalam kawasan strategis nasional Mamminasata (Perpres No. 55 Tahun 2011) dan sebagai kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sama dalam konsep Extended Metropolitan Regions (EMR) yang dikemukakan oleh McGee (1991), di mana Kawasan koridor adalah suatu jalur yang menghubungkan dua kota besar. Oleh karena itu pada perkembangan selanjutnya, daerah sepanjang koridor tersebut mengalami transformasi spasial, ekonomi, sosial, dan kultural, sehingga mengakibatkan transformasi wilayah yang sangat signifikan dari sifat kedesaan menjadi bersifat kekotaan. Penelitian dilakukan untuk menemukenali faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Sungguminasa, dengan melaksanakan penilaian terhadap implementasi pemanfaatan ruang dan penilaian terhadap institusi/unit kerja yang terkait dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Sungguminasa, sehingga penelitian ini dapat merumuskan implikasi yang membutuhkan perhatian di masa mendatang agar produk perencanaan pemanfaatan ruang dan proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan lebih efektif. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan wilayah studi terkait perubahan pemanfaatan lahan sesuai dengan data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan kedalam bentuk tabel dan peta, sedangkan untuk menilai proses pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan kegiatan wawancara terstruktur dalam menilai implementasi pemanfaaatan ruang dan institusi/unit kerja terkait proses pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor penyebab perubahan pemanfaatan lahan masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi (harga lahan), faktor sosial (karakteristik pemilik lahan), faktor fisik (aksesibilitas dan hidrologi), dan faktor kebijakan (perizinan). Sehingga berimplikasi pada proses pengendalian pemanfaatan ruang, dimana terjadi pelanggaran kaidah-kaidah dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh lemahnya kelembagaan institusi/unit kerja dalam melakukan fungsi pengawasan, walaupun semua tahapan dan proses secara prosedural sudah dilaksanakan. Melalui pengujian indikator dan tolak ukur didapat faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan instansi/unitkerja Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya dalam sosialisasi, koordinasi, dan fungsi pengawasan