ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI DI POLRES PANGKEP

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mempersulit pembuktian korupsi oleh penyidik khususnya di Kabupaten Pangkep, Untuk mengetahui pengaruh putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 terhadap upaya pemiskinan koruptor dan untuk mengetahui penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan dianalisa secara normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: Putusan MK Nomor : 003/PUUIV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang diubah menjadi delik materil tidak menjadi penghambat dan tidak mempersulit pembuktian kasus korupsi di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dibuktikan dengan penanganan dengan baik perkara korupsi oleh Polres Pangkep sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, selain itu penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi sama sekali tidak menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi terkhusus di wilayah Kabupaten Pangkep, hal tersebut terlihat pada meningkatnya jumlah tersangka perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 di Kabupaten Pangkep.