ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar sesuai dengan peraturaan perundang-undangan dan Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penagihan pajak dengan surat paksa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar selama ini diselenggarakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan Pelaksanaan penagihan terdapat hambatan yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Pertama faktor penegak hukum atau aparatur yang mana bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Yang terakhir atau ketiga yaitu faktor masyarakat atau Wajib Pajak, salah satu contoh kasusnya ialah tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak yang merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi terkait tunggakan pajak.