IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA NEGERI 2 PANGSID KABUPATEN SIDRAP

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuatitatif. Penelitian ini mengkaji 3 aspek yaitu aspek kesiapan penerima PIP (antecedents), aspek pelaksanaan PIP (transactions), dan aspek Pemanfaatan PIP (outcomes). Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu yang dapat berupa lembaga tertentu untuk melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan pemberian angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing tahapan atau komponen yang diamati. Data yang yang diperoleh setelah itu dideskripsikan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif kualitatif. Data kemudian disajikan dan diubah dari data kuantitatif menjadi data kualitatif menggunakan SPSS 16. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 2 Pangsid Kabupaten Sidenreng Rappang pada aspek kesiapan penerima Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase 75,4%., pada aspek pelaksanaan Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase 73,8% dan pada aspek pemanfaatan Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 75,3%. Adapun Faktor Pendukung pemanfaatan Program Indonesia Pintar antara lain adanya pendataan awal siswa dari keluarga miskin di awal peserta didik besekolah, tim pelaksana PIP yang tidak mengalami pergantian dalam setiap tahunnya dan kebijakan sekolah untuk mengelola dana PIP agar dapat maksimal dalam pemanfaatannya. Terakhir, faktor penghambat pemanfaatan Program Indonesia Pintar antara lain kurangnya sosialisasi dari sekolah dan dinas terkait tentang PIP, pemberitahuan informasi yang selalu mundur dari dinas terkait, waktu pencairan yang tidak sesuai dengan eaktu kebutuhan siswa dan tidak adnya monitoring dalam pelaksanaan PIP