STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK KE MALAYSIA

Abstract

Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia diikuti dengan Arab Saudi. Pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia berstatus tak resmi berada di Malaysia, membuat Indonesia rentan terhadap perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak. Salah satu perbatasan yang rentan terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak adalah Entikong, perbatasan Indonesia dengan Malaysia Timur di Barat Kalimantan. Dalam penanganan perdagangan manusia, Pemerintah Kalimantan Barat bekerja sama dengan salah satu aktor non-negara yang berperan dalam membantu proses perdagangan perempuan dalam hal ini International Organization for Migration (IOM). Indonesia sebagai negera kepulauan terbesar di Asia tenggara yang secara geografis memiliki banyak perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Malaysia , Singapura , Filipina dan Thailand sehingga menjadikan Indonesia rentan terhadap tipe kejahatan dalam perdagangan manusia. Perdagangan perempuan paling banyak terjadi di Perbatasan Entikong dan sering disebut jalur sutera karena pos lintas batas antara Indonesia dan Malaysia bisa dilewati langsung tanpa harus menyebrangi sungai maupun laut seperti beberapa pos lintas batas ( PLB) yang lain . Hal ini menjadikan Entikong rentan terhadap tipe kejahatan lintas perbatasan termasuk perdagangan manusia di bandingkan dengan perbatasan di Kalimantan Barat yang lain karena akses untuk sampai di beberapa perbatasan yang lain . Sejak dibukanya pintu resmi Entikong-Tebedu, membuka peluang baru dengan bisnis pengiriman tenaga kerja perempuan untuk bekerja di Malaysia Timur dengan kemudahan untuk pergi dengan menggunakan jalan darat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan salah satu aktor non negara yang berperan aktif dalam membantu proses penanggulangan perdagangan manusia dalam hal ini International Organization for Migration (IOM). IOM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi bekerja sama dalam membantu korban trafficking antara lain untuk memulangkan korban ke tempat asalnya , memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis , menyediakan paket reintegrasi termasuk program pendidikan serta bantuan untuk memulai usaha kecil bagi para korban khusunya perempuan dan anak-anak. Pelayanan kesehatan dan psikologis pada korban trafficking diberikan di Pusat pemulihan yang berada di Kota Pontianak.