HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS PENYABAB KORBAN JIWA

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakat berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara Negara maupun masyarakat serta setiap tingkah laku diatur menurut hukum yang berlaku. Sebagai negara yang berdasaratas hukum (rechtsstaat) dan bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hokum tanpa kecuali. Oleh sebab itu, segala bentuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum, termasuk pada pelanggaran lalu lintas apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena apabila merujuk pada data kecelakaan yang terjadi, perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk menegakkan hukum di jalanan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat.Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).