TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS DI MAKASSAR

Abstract

PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham Sedangkan Direksi adalah jabatan vital dalam suatu perusahaan karena perannya langsung berhubugan dengan hal-hal yang ada dalam dan luar perusahaan. Karena peran itulah kadangkala Direksi menjadi sasaran utama ketika pesuhaaan mempunyai masalah dengan pihak-pihak luar maupun dengan pihak-pihak dari dalam contohnya karyawan sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada Direksi PT. MAKASSAR TRANS UTAMA yang bersengketa dengan karyawannya sendiri dimana dalam putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mks karyawan perusahaan tersebut menuntut Direksinya dalam hal pemenuhan hak atas upah dan pesangon.tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi dalam Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks di NO (Niet Onkavelijke Veklaard). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Direksi dalam putusan tersebut tidak ada karena gugatan dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil. Namun, apabila gugatan tersebut diterima dan dikabulkan sebagian atau sepenuhnya, dalam melaksanakan pertanggungjawaban, Direksi dalam pemenuhan hak upah dan pesangon karyawannya bertindak atas nama PT dan pertanggungjawaban dilakukan atas saran dan putusan hakim. Selain itu faktor-faktor putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks di NO adalah tidak terpenuhinya syarat formil dari gugatan Penggugat dimana dalam perkara ini hanya PT yang dapat menjadi Tergugat sebagai Persona In Judicio sehingga gugatan tidak mengalami Error In Persona.