ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DI PABBENTENGAN KABUPATEN GOWA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPN Kabupaten Gowa dan Desa Pabbentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan menganalisis data yang diperoleh secara normatif empiris kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dilakukan dengan cara menginventarisasi tanah HGU terindikasi terlantar, mengadakan penelitian dan identifikasi terhadap tanah HGU terindikasi terlantar, memberikan peringatan kepada pemegang HGU dan penetapan tanah HGU terindikasi terlantar. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia yaitu melanggar hukum. Apabila tanah sedang dalam sengketa maka secara hukum statusnya itu harus status quo. Namun, dalam aturan tentang penertiban tanah terlantar hal tersebut tidak muncul. Hal itu tidak terdefinisi dengan baik di dalam kebijakan itu. Sehingga itu akan menimbulkan masalah manakala tidak diberikan penjelasan kepada aparat pelaksana