ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN ENREKANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dokumen, wawancara dan pemberian angket kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Enrekan sepanjang Tahun 2019 ditangani oleh Polisi Kehutanan UPT KPH Mata Allo dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Enrekang. Penanganan yang dilakukan Polisi Kehutanan sudah sesuai denagn tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Pasal 4 ayat (2). Sedangkan penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Enrekang sudah sesuai berdasarkan laporan polisi dari Polisi Kehutanan, namun perkara tersebut masih terkendala hingga saat ini karena penuntut umum Pengadilan Negeri Enrekang belum menerima taksiran kerugian yang dijelaskan dari saksi ahli yaitu pihak dari Polisi Kehutanan terkait kerugian negara yang ditimbulkan. Namun 6 (enam) perkara peristiwa Pembakaran Hutan tidak ditangani hal itu dibuktikan karena tidak dilakukannya Penyidikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP. (2) Adapun kendala yang dihadapi dalam memberantas praktek pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, situasi dan kondisi wilayah yang terbakar, jumlah tenaga produktif Polisi Kehutanan, estimasi perhitungan kerugian negara akibat kebakaran hutan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan pertanian atau perkebunan.