ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1293/PID.B/2020/PN.Mks; Putusan No. 154/Pid/ Singkat/2019/PN.MKS; Putusan No. 408/ PID.B/2019/PN.Mks)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1293/Pid.B/2020/PN.Mks; Putusan No. 154/Pid/Singkat/2019/ PN.Mks; Putusan No. 408/Pid.B/2019/PN.Mks. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma hukum positif (legal research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1293/Pid.B/2020/PN.Mks; Putusan No. 154/Pid/Singkat/2019/PN.Mks; Putusan No. 408/Pid.B/2019/PN.Mks adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, penerapan sanksi pidana belum tepat karena kurang mempertimbangkan cara pelaku melakukan penganiayaan, yakni adanya senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penganiayaan dimana hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951. Perbuatan para pelaku lebih tepatnya dikualifikasikan sebagai suatu perbarengan tindak pidana (concursus realis) berdasarkan Pasal 65 KUHP. Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis yang berbeda-beda dari setiap hakim yang mengadili perkara. Selain itu, juga disebabkan karena sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem peradilan yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana digantungkan pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang ada hanya menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.