ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA DI TORAJA UTARA

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis data primer sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun fokus penelitian ini adalah Penerapan sanksi, Hambatan dalam menerapkan sanksi pidana yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara di Bidang Pariwisata. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Toraja Utara Dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pengrusakan objek wisata di Kete Kesu, dalam hal ini pamog praja belum mendapatkan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di Kete Kesu yang bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016, ketika terjadi pelanggaran sanksi pidana pihak Satuan Polisi Pamong Praja langsung memberikan terlebih dahulu sanksi administrasi baru berkasnya dilimpakan ke Kejaksaan untuk di proses selanjudnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku pengrusakan objek wisata, Hambatan yang masih dialami Satuan Polisi Pamog Praja Dalam menerapkan sanksi Pidana pengrusakan objek wisata karena belum keluarnya surat MoU dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Anggaran yang lambat bahkan tidak ada sehingga petugas Satpol PP tidak bisa bergerak dalam menjaga setiap wisatawan yang masuk ke Toraja Utara, dan kurangnya juga personil sehingga tidak menjangkau setiap pelanggaran Perda yang ada di Toraja Utara. Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keamanan di daerah terhadap pelanggar Perda perlunya kerjasama dengan pemilik yayasan objek wisata agar terjadi keamanan yang baik sehingga mengurangi pelanggaran Perda terhadap pelaku pengrusakan objek wisata