ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridisempiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang bersumber dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Hasil wawancara dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan hukum Islam dan analisis yuridis perkara dikabulkan jika keengganan wali adhal untuk menjadi wali nikah anaknya sesuai dengan ketentuan syara. Jika keengganannya sesuai ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif, maka permasalahan wali adhal akan dikabulkan. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali