Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: 1) konsep
perlindungan hukum perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak
memenuhi syarat sehingga menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; 2) Konsep
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal mewujudkan keadilan bagi
buruh dan pengusaha. Jenis penelitian dari tesis ini adalah yuridis normatif yang
bersumber dari data sekunder yang didukung dengan data primer hasil wawancara
terhadap narasumber yang kredibel.
Hasil penelitian ini menunjukan konsep perlindungan hukum perubahan
PKWT menjadi PKWTT yang terjadi karena adanya pelanggaran syarat-syarat oleh
pengusaha, terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum
preventif terlihat dari adanya kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan
melakukan pengawasan pada pengusaha terkait kepatuhan penerapan UU
Ketenagakerjaan termasuk penerapan norma PKWT, sedangkan perlindungan
hukum represif terlihat dari adanya mekanisme yang disediakan UU PPHI bagi
buruh untuk memperselisihkan PKWT yang tidak memenuhi syarat. Tidak adanya
sanksi terhadap pengabaian nota pemeriksaan oleh pengusaha dalam pengawasan,
serta masalah eksekusi putusan PHI yang sering hanya menang di atas kertas,
menunjukan lemahnya konsep perlindungan hukum perubahan PKWT menjadi
PKWTT yang terjadi karena adanya pelanggaran syarat-syarat oleh pengusaha. Lalu
konsep sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal bagi buruh
dan pengusaha, dalam konteks permasalahan PKWT dapat tercapai dengan ditopang
oleh 3 (tiga) aspek yaitu Pertama substansi hukum menyangkut kejelasan aturan
penerapan PKWT; aspek kedua, yaitu struktur hukum terkait kewenangan
eksekusi pengadilan, dan aspek Ketiga, yaitu kultur hukum terkait peran serikat
buruh menguatkan posisi tawar buruh berhadapan dengan pengusaha.
