ANALIS HUKUM PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12.