ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mamuju)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak hakim pengadilan Negeri Mamuju dan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal dan data dari Pengadilan Negeri Mamuju yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Penelitian ini yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Majelis hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.