TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DAN KK DI KANTOR CAPIL KABUPATEN NUNUKAN)

Abstract

Transparansi dalam pelayanan publik menunjuk pada keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggara dapat dinilai transparan. Tingkat keberhasilan transparansi pelayanan public didasari oleh proses penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dalam Pelayanan Publik dan untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam pembuatan KTP-el dan KK di Kantor Capil Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan meggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Masyarakat pengguna jasa. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Transparansi Pelayanan Publik dalam Pembuatan KTP-el dan KK di Kantor Capil Kabupaten Nunukan di lakukan secara transparnsi namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tahap yang tidak sesuai dengan standar operasional pelayanan. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transparansi pelayanan publik dalam pembuatan KTP-el dan KK antara lain data base, kesadaran pegawai, sumberdaya manusia(SDM), anggaran yang tidak tersedia dan sarana prasarana yang dapat menghambat proses pelayanan berjalan maksimal.