ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KOTA PALOPO

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilakukan eksistensinya yang diperoleh dapat menjaminan kepastian hukum menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 perjanjian jual beli hak atas tanah harua dapat didaftarkan pada kantor pertanahan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dan sosiologis empiris (socio legal research) dengan menggunakan pendekatan pengaturan hukum dan penerapan hukum dalam konteks realitasnya di masyarakat. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskrifsikan dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Peralihan hak atas tana karena jual beli yang dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan hanya perikatan para pihak dan ahli warisnya, pada dasarnya mendapatkan perlindungan hukum secara materil untuk menguasai objeknya. Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada kantor pertanahan untuk dicatat pada buku tanah dan disertifikatkan hak yang bersangkutan karena dengan adanya sertifikat hak atas tanah dari hasil peralihan hak atas tanah merupakan pengakuan dari Negara dimana fungsi dari sertifikat itu sendiri dasarnya dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) .