EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mempu di Pengadilan negeri Makassar. Untuk mengetahui Sanksi yang diberikan terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mempu di Kota Makassar memiliki tujuan serta dasar hukum yang jelas, tujuan ini berupa upaya untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Pelaksanaan pelayanan Posbakum pengadilan negeri makassar dapat dikategorikan sebagai efektif dan efisian karena memenuhi tahapan dan prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam SOP dan SPK pengadaan Posbakum. Sanksi yang diberikan pos bantuan apabilah memungut biaya dalam bantuan Hukum terdapat larangan bagi posbakum yang meberikan bantuan hukum dimana terdapat dalam pasal 13 hingga pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.