PERANAN KEPOLISIAN DALAM PANANGGULANGAN PENGGUNAAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestabes Makassar)

Abstract

Tesis ini penulis beri judul “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Polda SulselBar dan Sekitarnya”. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat, diantaranya adalah apa faktor penyebab sehingga timbulnya kejahatan tersebut, apa ketentuan hukumnya terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api, serta apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan itu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan Kitab Undang-Undang, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Makalah/Artikel, dan disertai dengan Wawancara (interview). Ketentuan penggunaan senjata api ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran, Izin, dan pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Hukuman Istimewa Sementara, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbagai faktor seperti kesulitan perekonomian, pengaruh lingkungan sekitar dan kurangnya lapangan industrial ataupun lapangan pekerjaan merupakan beberapa penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di wilayah Kepolisian Kota Makassar.