Abstract:
Kenaikan tarif Retribusi RPH Insidentil Rambu solo‟ diharapkan adanya
peningktan PAD minimal sesuai dengan traget dan maksimal melampaui batas,namun
fakta dilapangan berbanding terbalik dengan harapan tersbut adaanya sistem
pengawasan yang masih perlu untuk ditingkatkan serta kemampuan ekonomi
masyarakat yang tidak selaras menjadi bagian dari kendala diberlakukannya aturan
tersebut apalagi peraturan bupati No 19 tahun 2019 tidak mengklasifikasikan lagi
jenis pesta dan meratakan tarif retribusi tersebut, sstem komunikasi dan Akuntabilitas
dengan masyarakat juga terkesan belum maksimal dilakukan diperlukan adanya
wbsite resmi OPD terkait, oleh karena itu untuk memaksimalkan hal tersbut baiknya
penambahan personil OPD terkait agar sistem pengawasan berjalan maksimal serta
peninjaun kembali tarif retribusi karena tidak semua kemampuan ekonomi masyrakat
tana toraja sama, serta diharapkan adanya website resmi tersendiri dari OPD tekait
agar memudahkan Akuntabilitas dari OPD terkait kepada masyarakat seperti proses
komunikasi, penjaringan aspirasi masyarakat.
