PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA SIPIL YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik menggunakan izin maupun tidak menggunakan izin bagi warga sipil dan untuk mengetahui hambatan penegakkan hukum terhadap warga sipil yang memiliki senjata api illegal. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa pertanggung jawaban warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin dapat dikenakan dalam Pasal 1 UndangUndang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setingi-tingginya dua-puluh tahun. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban warga sipil menyalahgunakan senjata api yang menggunakan prosedur dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan pencabutan izin kepemilikan senjata apinya dilakukan oleh mabes polri terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api dan akan dikenakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku. Penyalahgunaan senjata api seperti akan dikenakan Pasal 335 KHUP tentang ancaman membahayakan orang lain ataupun pasal-pasal lainnya yang dilanggar. Adapun hambatan dalam penegakkan hukum dalam menangani senjata api tanpa izin adalah kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terhadap perdagangan bebas senjata api, murahnya harga jual beli senjata api, belum ada sanksi maksimal bagi pemilik senjata api tanpa izin, dan kurangnya informasi polisi tentang senjata api yang beredar di masyarakat.