PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK CACAT SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 1547/Pid.B/2009/PN.MKS )

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada putusan pengadilan Nomor : 1547/Pid.B/2009/PN.MKS Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata pelaksanaan pemenuhan hak korban dengan UndangUndang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. belum dapat terlaksana. b)Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. kurang tepat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang diberikan masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. penulis rekomendasikan yakni: a) Untuk dapat menjamin rasa keadilan, anak cacat selaku korban tindak pidana pemerkosaan seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda dari korban tindak pidana yang lainnya. Dan hal ini harus di atur secara khusus dalam undangundang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. b) Dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak cacat, hakim seharusnya mempertimbangkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap korban. Seperti dampak terhadap masa depan korban yang memperparah penderitaan korban selain mengalami sakit cacat keterbelakangan mental. Sehingga sanksi pidana penjara maupun denda yang diberikan dapat mencerminkan rasa keadilan terhadap korban.