KEDUDUKAN HUKUM SERTIPIKAT ELEKTRONIK HAK MILIK ATAS TANAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kekuatan mengikat sertipikat elektronik hak milik atas tanah. 2) Faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sertipikat elektronik di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan Pihak Kantor PPAT INa Kartika Sari, SH., M.Kn, Pihak Kementerian ATR/ BPN kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan: 1) Sertifikat elektronik merupakan alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan utuh, selama sertifikat elektronik tersebut bersumber dari sistem penyelenggara sertifikat elektronik yang terintegritas. 2) Kendala – kendala dalam penerapan sertifikat elektronik di Kota Makassar adalah kebijakan pemerintah daerah terkait administrasi pertanahan, budaya analog di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi, akses yang kurang merata, dan minimnya anggaran APBN untuk mengaplikasikan sertifikat elektronik.