Analisis Penegakan Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana

Abstract

IIP IPDULKIPLI, 4516060189, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan), di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Suryana Hamid selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui Sanksi apa yang diberikan kepada siswa pendiikan pembentukan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses penegakan hukum terhadap siswa pendidikan pembentukan bintara polisi republik indonesia yang melakukan tindak pidana, telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terperiksa, maupun alat bukti selain itu juga didasarkan pertimbangan yuridis yaitu sidang dewan pendidikan sekolah, dan siding dewan penyantun diklat polda sulsel (2) Pertimbangan Hukum sidang dewan Pendidikan sekolah dalam menjatuhkan sanksi terhadap siswa Pendidikan pembentukan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, menurut penulis sudah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terperiksa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terperiksa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan pimpinan siding dewan pendidikan sekolah. Akan tetapi menurut penulis pada pertimbangan hukum sidang dewan penyantun diklat polda sulsel dalam menjatuhkan sanksi atau memutuskan hukuman terhadap siswa pendidikan pembentukan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, belum sesuai karena berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dan sidang dewan pendidikan sekolah yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terperiksa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, tidak memperhatikan undang-undang, saran dari sidang dewan pendidikan sekolah, dan putusan sidang dewan pendidikan sekolah.