Abstract:
Alasan penulis memilih judul ini untuk mengetahui implementasi Prinsip
Contradictoire Delimiatie dalam proses penetapan batas tanah di kelurahan
Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo dan menganalisis penyelesaian ganti
rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan penentuan batas tanah pada Putusan
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plp.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menelaah
permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Teknik pengumpulan data
adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang
digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan teknik kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip
Contradictoire Delimitatie dalam proses penetapan batas tanah di Kelurahan
Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo dengan demikian prinsip
Contradictoire Delimitatie belum terlaksana secara baik. Upaya penyelesaian
ganti rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan batas tanah pada Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2021/PN Plp. diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan
putusan tergugat (Walikota Kota Palopo) harus membayar sejumlah biaya sebagai
bentuk ganti rugi yang diakibatkan kesalahan tergugat.
