TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI HAK MILIK ATAS TANAH RAKYAT AKIBAT SALAH BATAS TANAH DI KOTA PALOPO

Abstract

Alasan penulis memilih judul ini untuk mengetahui implementasi Prinsip Contradictoire Delimiatie dalam proses penetapan batas tanah di kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo dan menganalisis penyelesaian ganti rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan penentuan batas tanah pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plp. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip Contradictoire Delimitatie dalam proses penetapan batas tanah di Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo dengan demikian prinsip Contradictoire Delimitatie belum terlaksana secara baik. Upaya penyelesaian ganti rugi hak milik atas tanah akibat kesalahan batas tanah pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plp. diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan putusan tergugat (Walikota Kota Palopo) harus membayar sejumlah biaya sebagai bentuk ganti rugi yang diakibatkan kesalahan tergugat.