TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGUBAH INSTALASSI TENAGA LISTRIK TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengubahan instalasi tenaga listrik tanpa hak di kota makassar dan faktor-faktor penyebab pengubahan instalasi tenaga listrik tanpa hak di kota makassar ketentuan pidana dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif empiris, tipe penelitian ini ialah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar tepatnya di PT. PLN Unit Induk Distribusi Sulsel, Sultra, Sulbar dan PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Makassar Utara. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisi yang digunakan yakni analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana hanya diterapkan terhadap pelaku pengubahan instalasi tenaga listrik (ITL) jika pelanggarannya sudah masuk ke ranah tindak pidana, seperti melakukan pemukulan terhadap petugas P2TL yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) serta aturan yang diterapkan terhadap pelaku hanya peraturan direksi nomor 088-Z/DIR/2016 yang di dalamnya memuat sanksi administratif dan tidak mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang di dalamnya memuat sanksi pidana. Dan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 jumlah pelanggaran pengubahan (ITL) Tanpa Hak mengalami kenaikan hingga 4% sesuai data yang di dapatkan dari PLN UP3 Makassar Utara, sehingga kerugian yang di tanggung oleh PLN bertambah yakni dari Rp. 5.991.630.008 di tahun 2021 menjadi Rp. 6.240.708.968 di tahun 2022