PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstract

Keberadaan Badan Kehormatan semula adalah untuk menjawab kebutuhan, mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di Zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang mempedulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang mengahadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya,yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalaupun mereka masuk paling-paling hanya sekedar mangisi absen dan lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembabaga legislatif di mata publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil yang spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 faktor dalam Pembentukan Perda Yakni Tantangan, Kendala, Mekanisme, dan akomodasi tuntutan masyarakat, Kendala minimnya pendidikan sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran, dan akomodasi ranperda yang di buat oleh gabungan komisi atau bamperda yang di serahkan kepada pimpinan DPRD, APBD Disepakati dan di rencanakan di paripurna bersama pemerintah daerah sebelum pembuatan program tanpa adanya intervensi dari Bupati, melainkan melalui musyawarah pembahasan anggaran antara Pemda dan DPRD, tanpa hubungan hormonisasi fungsi anggaran tidak berjalan sebagai mana mestinya, DPRD tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tetapi memiliki tantangan tersendiri yakni kemampuan sumberdaya manusia khusunya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan.