PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat–syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban di Pengadilan Negeri Jeneponto dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi di Pengadilan Negeri Jeneponto. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di Pengadilan Negeri Jeneponto, Kejaksaan Negeri Jeneponto, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu dengan teknik studi kepustakaan, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban yaitu dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Kedua, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi adalah adalah dengan melihat ketetapan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang biasanya melihat surat permohonan rincian dari LPSK. Dalam melakukan perhitungan, hakim dapat mempertimbangkan besaran restitusi dari kasus yang sudah pernah terjadi atau melihat kondisi korban.