AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TIDAK DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: akibat hukum Perjanjian Jual Beli Tanah yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kanwil ATR/Kepala BPN Makassar, Kantor NotarisPPAT di Makassar, Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan penyebaran kuisioner sebanyak 20 orang warga terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, akibat hukum apabila akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT yaitu akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan dan peralihan haknya tidak dapat di daftarkan di Kantor ATR/Kepala BPN Kota Makassar, menyebabkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan lemah kepastian karena hanya di buat oleh para pihak dan tidak dilakukan di hadapan PPAT sehingga dengan menggunakan akta di bawah tangan dalam pendaftaran perlahian hak juga kepastian hukumnya lemah,upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli tanah yang melakukan jual beli tidak di hadapan PPAT sebelum memperoleh hak atas tanah yang diperoleh yaitu upaya yang dapat dilakukan pembeli agar jual beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan memintan Penetapan Pengadilan Negri yang memberikan kepastian Hukum kepada pemohon sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut