ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE LANTEBUNG DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN-Mks)

Abstract

Salah satu wilayah hutan mangrove di Indonesia yaitu kawasan hutan mangrove lantebung yg terletak di kota Makassar, Hutan Mangrove Lantebung merupakan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir yang terkena pembabatan hutan mangrove. Tipe penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Normatif-Empiris (applied law research), Menggunakan Data Sekunder dan primer yang diperoleh dari Wawancara dan Studi Dokumen, Dianalisis Menggunakan Metode Kualitatif. Peneliti menemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove lantebung di Kota Makassar belum terpenuhi, sesuai dengan aturan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1, dan/atau Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat 1 Jo. Pasal 116 Jo. Pasal 119, dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, tersangka seharusnya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. ,namun sanksi yang diterima hanyalah sanksi administrasi sebesar 1 miliar Rupiah, pemasangan plang dan penghentian pengerjaan proyek. Peneliti mengharapkan adanya kepastian hukum dan tindak lanjut oleh pihak kepolisian sebagaimana yang teregistrasi dalam nomor perkara 14/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 24 Juli 2020 tentang permohonan pra peradilan dengan status putusan ditolak yang diajukan oleh pemilik PT.Tompo Dalle selaku tersangka perusakan hutan mangrove lantebung.