REFORMASI BIROKRASI POLRI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN PADA DAERAH SULAWESI SELATAN

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Ingin mengetahui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polda dalam meningkatkan kualitas pelayanan Publik (2) Ingin mengetahui Kualitas pelayanan polri pada polda sulsel untuk memberikan pelayanan prima; (3) Ingin mengetahui kualitas sumber daya manusia Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; (4) Ingin mengetahui Kapasistas dan Akuntabilitas kinerja Polri pada Polda Sulsel yang telah memenuhi standar pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus dengan mengambil sampel 3 orang di bagian pelayanan yaitu Sentra Pelayananan Kepolisian Terpadu (SPKT), Bagian RBP Birorena Polda Sulsel dan Staff RBP Birorena Polda Sulsel. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu Bulan November sampai Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Reformasi Birokrasi terhadap pelayanan publik terdahulu masih kurang baik, dikarenakan belum adanya aturan dan standar-standar yang berlaku terkait pelayanan publik sehingga banyak calocalo yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya; (2) Reformasi Birokrasi terhadap pelayanan publik sekarang dinilai baik dan telah memiliki aturan-aturan dan standar-standar yang berlaku sehingga dapat transparan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelaporan terhadap permasahalannya, sehingga tidak adanya lagi calo-calo yang memanfaatkan situasi dan keadaan: (3) kemampuan SDM terus meningkat seiring perkembangan tekhnologi yang mengharuskan setiap SDM harus memiliki kompetensi dan terus mengasah keterampilan maupun keahliannya agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik dalam lingkup Polda Sulawesi Selatan; (4) Dalam implementasi reformasi birokrasi polri masyarakat mendapatkan pelayanan yang telah sesuai standar SOP yang memiliki kapasitas baik dan akuntabilitas terhadap kinerja Polri. Namun secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sasaran pelaksanaannya mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.