EFEKTIVITAS PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERBASIS KINERJA PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data, data yang terkumpul kemudian diorganisir, ditafsir dan dianalisis secara berulang-ulang guna menyusun konsep temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan penilaian kinerja secara digital berupa aplikasi e-kinerja dan memperhatikan faktor penghambat dan pendukung selanjutnya dianalisa sesuai pendapat menurut Richard M. Steers bahwa untuk mengukur efektivitas ada tiga yang harus diperhatikan ialah dari segi pencapaian tujuan dan inegrasi ialah sudah sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti terhadap efektivitas penerapan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Namun dari segi adaptasi menunjukan adanya perubahan pola baru penilaian kinerja terhadap penerapan tambahan penghasilan pegawai masih ditemukan beberapa aparatur sipil negara yang belum mahir mengoperasikan komputer terutama mengenai tata cara pelaporan realisasi kinerja pada aplikasi E-Kinerja. Selain itu, dengan di berlakukannya penerapan tambahan penghasilan pegawai berbasi kinerja dengan menggunakan aplikasi yang disinkronisasikan dengan absensi secara digital melalui mesin fingerprint ditemukan terkait kedisiplinan masih di temukannya aparatur sipil negara yang datang ke kantor tidak tepat waktu hal tersebut disebabkan adanya kebiasaan buruk yang selama ini terjadi pada aparatur sipil negara di biro pemerintahan dan otonomi daerah yang sekarang menggunakan absensi secara digital namun sebelumnya hanya menggunakan absensi secara manual sehingga aparatur sipil negara bebas memanipulasi absen kehadiran. Oleh karena itu, disarankan agar dilaksanakan pelatihan terkait pelaporan kinerja pada aplikasi e-kinerja, perlu adanya pengawasan secara intens dan konsisten dari atasan kepada bawahannya agar lebih disiplin dan adanya kesadaran pada pegawai negeri sipil di biro pemerintahan dan otonomi daerah untuk disiplin masuk kantor sesuai dengan jam kantor yang sudah di tetapkan.