TRANSPLANTASI HUKUM TERHADAP PERSOALAN AGRARIA LEGAL TRANSPLANTATION OF AGRARIAN ISSUES

Abstract

Pemberlakukan Hukum Kolonial Belanda di Indonesia, dapat membawa masalah besar, terutama pada sektor agraria dan dan sumber daya alam sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia (Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk ruang angkasa dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), di samping itu juga hukum kolonial mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal, sehingga penghapusan terhadap norma-norma hukum kolonial merupakan suatu langkah tepat. Hal tersebut beralasan karena di samping hukum kolonial tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi ke Indonesiaan, juga mengabaikan nilai-nilai hukum adat yang sudah bersemayang dalam sanubari rakyat Indonesia. Demikian halnya dengan adanya pencangkokan hukum agraria, baik konsep, asas sampai isinya memang menimbulkan ketimpangan yang luas, terutama antara apa yang tertera dalam teks hukum (law in books) dengan kenyataan di lapangan (law in action). Pasal-pasal hukum warisan kolonial Belanda yang dipertahankan secara ketat, selain menimbulkan pertanyaan kontekstualisasi hukum, juga menjadi konstribusi pada rumitnya persoalan agraria di lapangan