ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE

Abstract

Pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih professional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan prekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene pada tahun 2014-2018. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Untuk mendapatkan hasil maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Faktor paling dominan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Majene tahun 2014-2018 adalah pendapatan perkapita Koefisien determinasi ganda R2 di peroleh sebesar 0.853, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 85.3 %, sedangkan sisanya 14.7 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Saran-saran yang diajukan agar pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sektor riil seperti pertanian, perdagangan, lembaga keuangan, jasajasa. Dengan penetapan tarif sesuai regulasi otonomi daerah dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka pungutan retribusi pajak dapat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan, memulihkan biaya, dan mengendalikan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan. Pemerintah daerah juga hendaknya tetap mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk agar nantinya dapat terus berjalan seiringnya peningkatan pendapatan perkapita dengan pembukaan lahan pekerjaan di berbagai sektor perekonomian mikro maupun makro.